40 Koperasi Masjid Dibentuk

Padang, Padek—Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Padang menyediakan dana Rp 1 miliar untuk 40 koperasi masjid di Padang tahun ini. Dana itu diberikan Rp25 juta kepada masing-masing koperasi yang didirikan dalam bentuk koperasi warung serba ada (waserda).

Pembentukan 40 koperasi masjid itu kata Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan, Dinas Koperasi dan UMKM Padang, Indriati ditujukan untuk menghidupkan kembali fungsi masjid bagi masyarakat, dan menjadikan koperasi sebagai basis ekonomi masyarakat.
“Itu idenya pak wali kota. Saya rasa memang perlu dikembangkan di Padang,” katanya kepada Padang Ekspres kemarin (26/12).

Dari 40 koperasi itu, 23 koperasi sudah menerima pencairan dana sejak Oktober lalu. Sementara sisanya ditargetkan menerima kucuran hibah koperasi dari pemerintah akhir tahun ini. “Selambat-lambatnya awal tahun depan sudah cair. Dengan begitu mereka sudah bisa mulai menjalankan aktifitasnya,” kata Indriati.

Dia menyebut ide itu, terobosan baru di Padang. Apalagi sebelumnya tidak ada koperasi masjid di kota bingkuang ini. Sehingga dengan berdirinya koperasi tersebut, pemanfaatan masjid bisa jauh lebih terasa. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama saja, tetapi juga bagian dari transaksi ekonomi masyarakat.

Indriati menyebut 40 koperasi masjid yang diberi hibah tersebut sudah memenuhi kelayakan. “Prosesnya cukup panjang dengan seleksi yang ketat. Semuanya sudah memiliki badan hukum, tempat, dan juga kepengurusannya. Penilaian kami mereka layak dibina,” katanya.

Sejauh ini katanya belum ada kendala yang ditemui di lapangan. Namun, keberadaan pengurus koperasi yang rata-rata berusia tua dianggap cukup menyulitkan proses pembinaan. “Tapi itu bukan kendala serius, masih bisa diatasi,” katanya.

Pengamat ekonomi dan koperasi dari Universitas Bung Hatta (UBH) Syafrizal Chan mengatakan sudah keharusan pemerintah menjadi ofisialisasi (memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berkoperasi, red). “Apalagi untuk kondisi sekarang di Sumbar dimana masyarakat sudah cuek terhadap koperasi. Ya tentu pemerintah harus turun tangan memberikan dorongan,” katanya.  Namun dia pesimis dengan program yang dicanangkan pemerintah tersebut.

“Ini kan baru. Mestinya dijadikan pilot project saja dulu. Cukup dengan sepuluh koperasi tetapi benar-benar dikerjakan sesuai standar kelayakan koperasi. Tidak perlu banyak, biar sedikit yang penting efisien,” katanya.

Menurutnya langkah pertama yang harus dilakukan, melakukan uji kelayakan. Koperasi jenis ini kata Syafrizal harus memiliki sistem menejerial yang kuat karena harus bersaing dengan mini market dan toko-toko kelontong di sekitar masyarakat.

“Untuk terus tumbuh, koperasi harus mampu meyakinkan masyarakat agar memiliki ketergantungan dengan koperasi. Tentu dengan keunggulan harga, karena persainganya langsung pada tingkatan harga,” jelasnya.

Selain itu komitmen masyarakat (anggota) untuk aktif di koperasi sangat diperlukan. Aktif sebagai pemodal, pelanggan, dan sekaligus pengawas. Dalam persyaratan pendirian koperasi kata Syafrizal, 20 orang anggota sudah memenuhi. Namun untuk kondisi Padang saat ini dia menyebut keanggotaan koperasi minimal 250 orang.

Sumber : http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=19860